Melecehkan Ummat Islam Maluku
13-01 Kebijakan Pemerintahan Gus Dur
13-02 Penyelesaian Lewat Jalur Hukum dan Politik
13-03 Muslim Dibantai, Gus Dur Tak Berpihak
13-04 Ambon Berdarah dan Anak Emas
Kebijakan Pemerintahan Gus Dur
Sejak terjadinya gerakan reformasi di Indonesia, telah jatuh 2 Pemerintahan yaitu Orde Baru di bawah rezim Soeharto dan Pemerin-tahan transisi di bawah BJ. Habibie. Terbentuklah kini Pemerintahan baru di bawah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui proses Pemilihan Umum pada Juni 1999. Karena itu Pemerintahan ini dipandang lebih kuat dengan legitimasi yang diakui semua pihak termasuk manca negara.
Bila 2 pemerintahan yang lalu sangat disibukkan oleh berbagai permasalahan perekonomian, politik dan keamanan yang mengancam keselamatan bangsa dan negara, tidak mampu diatasi dengan baik karena legitimasinya. Kini Pemerintahan Gus Dur telah berhasil mengatasai berbagai gejolak tersebut walau hasilnya belum memadai, tetapi ketenangan di bidang politik dan kemananan telah tampak, sedangkan di bidang perekonomian telah tampak adanya peluang membaik.
Karena itu diharapkan adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari Gus Dur untuk menangani kasus Ambon/Maluku,terutama menyangkut bagaimana konflik fisik yang berkepanjangan ini dapat dihentikan, hukum dapat di tegakkan serta akibat berat yang menimpa kedua belah pihak yang berperang dapat diatasi secara bertahap menurut cara yang benar dalam pengertian kerugian ummat Islam sebagai pihak yang di dzalimi harus mendapatkan perhatian khusus karena besarnya permasalahan yang ditimbulkan merupakan bekas mereka.
Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Presiden dirasakan belum memadai, bahkan sebaliknya merugikan ummat Islam.
1) Penunjukkan wakil Presiden Megawati untuk menangani kasus Ambon yang kemudian menunjuk lagi Prof. Dr. Selo Sumardji sebagai penasehat Wapres untuk kasus Ambon. Ummat Islam pesimis akan mendapatkan perlakuan yang adil dengan penyelesaian yang tuntas. Megawati Sukarnoputri yang ketua umum DPP PDI-P dua periode tidak populer dikalangan ummat Islam sebab penisbatannya sebagai Ina Ratu (Ibu Raja) oleh DPP PDI-P Maluku berdampak membesar-besarkan peranan megawati terhadap PDI-P Maluku padahal PDI-P Maluku bukan ex-PNI tetapi mereka ex-Parkindo dan ex-Partai Katolik yang pribadi-pribadinya berperang dengan ummat Islam.
2) Kedatangan Presiden Gus Dur dengan Wapres Megawati bersama para menteri dan rombongan besar pada tanggal 12 Desember 1999 ke Ambon untuk menyelesaikan kasus Ambon/Maluku ternyata mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan ummat Islam, yaitu menyerahkan penyelesaian konflik kepada masyarakat Ambon/Maluku sendiri, Pemerintah Pusat hanya akan memberikan dorongan. Kerusuhan yang tidak kunjung berhasil diatasi selama 1 tahun ini oleh masyarakat Ambon/Maluku, kini justru diserahkan kembali untuk diselesaikan sendiri. Presiden seperti tidak berminat mengatasi konflik yang berlatar belakang agama ini. Apakah Presiden tak punya keberanian untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada pihak Kristen yang nyata-nyata mendzalimi ummat Islam?
3) Aktivitas langkah-langkah FPDI-P dan DPR RI ketika secara khusus ke Ambon untuk mencarikan model solusi sebagai saran kepada Wapres jelas berbau kepentingan PDI-P. Sedangkan mereka tidak pernah menghubungi pihak Islam selama di Ambon. Dikhawatirkan Wapres akan mendapat informasi keliru yang merugikan pihak Islam yang akhirnya kebijaksanaan Wapres sebagai yang diberi tugas khusus oleh Presiden akan menentukan kebijaksanaan yang jauh dari harapan ummat Islam.
4) Pernyataan Gus Dur setelah kembali dari kunjungan dari beberapa negara Eropa diantaranya ke Negeri Belanda menyatakan bahwa RMS seperti yang kita kenal sudah tidak ada, yang RMS sekarang adalah organisasi Kemanusian, karena itu bantuan mereka untuk Maluku akan kita terima. Pernyataan ini sekali lagi telah mengaburkan duduk permasalahan RMS yang dalam kerusuhan Ambon ini telah berperan aktif sebagai otak dan penggerak kerusuhan justru diselamatkan oleh Gus Dur. Pernyataan itu, sadar ataupun tidak, telah mendukung aktifitas pihak Krisrten dan sekali lagi ummat Islam dikecewakan.
5) Telah turun ke Ambon panitia kerja DPR (Panja DPR) untuk Maluku ternyata sampai saat ini belum mengeluarkan sesuatu pendapat.
6) KPP HAM yang sengaja dibentuk untuk mencari penyelesaian yang di pimpin Bambang Suharto yang telah bekerja di lapangan cukup lama dan pasti menemukan penyebab dan siapa yang bersalah, ternyata belum membuat suatu laporan yang transparan untuk diketahui masyarakat. Pihak yang bersalah terkesan dilindungi, hal seperti ini justru akan mempersulit penyelesaian.
7) Pangdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Max Tamaela yang telah empat kali diberitakan positif akan diganti ternyata pada kali terakhir yang sudah begitu santer tidak jadi, dibatalkan, bahkan yang tergeser Letjen TNI Suadi Marasibessi Kasum ABRI yang dalam penanganan kasus Ambon/Maluku ini telah memiliki konsep yang arahnya membongkar RMS yang terlibat. Penggantian ini oleh ummat Islam dikaitkan dengan pernyataan Gus Dur bahwa RMS sudah tidak ada lagi serta peran Megawati sebagai pemegang proyek Maluku yang meminta agar tidak ada pergantian pejabat di Maluku. Sampai hari ini tidak jelas arah penanganan kasus Maluku, tetap pada pendapat bahwa yang terjadi ini adalah konflik horisontal tidak melibatkan RMS. Pendapat seperti itu terlihat tidak ada upaya untuk mengejar RMS sebagai organisasi yang mengendalikan kerusuhan. Kerusuhan ini musta-hil berjalan tanpa direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi apapun namanya. Akibat kebijaksanaan seperti itu tidak tampak kelanjutan dari segala upaya yang telah dilakukan oleh Gus Dur.
Penyelesaian Lewat Jalur Hukum dan Politik
Dalam situasi yang mulai tenang dicanangkan untuk dimulai proses rekonsiliasi yang bentuknya belum jelas, apakah rekonsiliasi akan dilaku-kan dalam bentuk maaf-maafan, tanpa adanya sanksi yang jelas bagi pihak yang bersalah?. Kalau demikian, jelas persoalannya belum selesai, kemungkinan terulang di waktu lain sangat besar, sebab permasalahan-nya terus ditutup-tutupi sementara ada pihak yang diselamatkan. Karena itu ummat Islam memasalahkan bentuk rekonsiliasi seperti itu. Ummat Islam akan tetap menuntut Presiden Abdurrahman Wahid untuk lebih adil tidak melindungi pihak Kristen dengan menggelar peradilan yang transparan untuk membongkar keseluruhan permasalahan perang aga-ma ini sampai keakar-akarnya dan menindak para aktor intelektual dengan mereka yang terlibat agar bencana terhadap ummat Islam di waktu yang menjadi hilang.
Sikap presiden Gus Dur dalam menangani konflik Maluku, kian lama semakin memprihatinkan ummat Islam. Lebih-lebih setelah ia mengemukakan pernyataan saat membuka seminar “Internasional untuk men-cari bentuk ideal negara Indonesia masa depan”di Istana Negara selasa tanggal 28 - 3 - 2000. Diberitakan oleh harian Republika terbitan tanggal 29 - 3- 2000 bahwa Gus Dur menyatakan bahwa di mata dia, konflik dan kerusuhan di Maluku berawal dari ketidak adilan pemerintah sebelumnya (era Suharto) dalam memperlakukan ummat Kristen. Masa sepuluh tahun terakhir pemerintah lalu telah memberikan perlakuan istimewa sekaligus anak emas (golden boy) bagi masyarakat Islam di Maluku, mengakibatkan keseimbangan terganggu. Termasuk 38 jabatan penting di propinsi tersebut yang sebelumnya di bagi antara Muslim dan kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semuanya, pihak Kristen merasa sempat terganggu, ketika masyarakat Kristen memprotes, pemerintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut, Konflik menjadi begitu besar. Dan karena militan muslim yang diperlakukan sebagai golden boy, maka menyerbulah mereka ke perkampungan Kristen sehingga eskalasi pun terjadi antara militan kristen dan Muslim.
Pernyataan presiden yang begitu ngawur membuat ummat Islam amat prihatin, karena apa yang disampaikan itu merupakan pemutar balikan fakta secara tidak bermoral, terutama oleh mereka yang membisikkan ke kuping Gus Dur. Keadaan menjadi terbalik 180 derajat bila ummat Islam di anak-emaskan, apalagi menyerang ke perkampungan Kristen. Mengapa Gus Dur berat sebelah dan bersikap diskriminatif, lebih percaya pada cerita pihak Kristen yang selalu berbohong secara terang-terangan?. Gus Dur secara khusus telah ke Ambon untuk mengetahui kasus ini, wakil presiden telah ditunjuk untuk menangani kasus kerusuhan Ambon. Ada panja DPR dan KPP HAM juga telah datang ke Ambon. Mengapa informasi dari pihak Kristen lebih dipercaya?.
Ummat Islam menuntut penyelesaian lewat jalur hukum, tetapi enggan dilakukan. Sikap presiden yang seperti itu, mungkinkah proses hukum dapat berlangsung secara adil?.
Apakah tidak akan ada intervensi dari presiden yang mempengaruhi jalannya proses peradilan, sehingga yang salah dibenarkan dan sebaliknya, ummat Islam yang tidak bersalah harus menelan kepahitan karena di nyatakan bersalah. Jika demikian halnya, apa yang dapat diharapkan dari Gus Dur sebagai presiden dengan legitimasi kuat?. Semua kekhawatiran ini akan terus mengganggu benak kaum muslimin, terutama saat-saat upaya rekonsiliasi sedang digalakkan sekarang ini.
TIDAK semua orang punya bakat besar yang mampu berperan ganda seperti Gus Dur. Terutama dalam hal memainkan karakter sebagai muslim, sekaligus memusuhi Islam dan ummat Islam. Di masa Rasulullah karakter tersebut bisa kita temui pada sosok Abdullah bin Ubay. Dan pada dunia internet, karakter seperti itu bisa kita temui pada sosok Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo, Hasan Basri alias Proletar serta Edizal.
Bakat besar Gus Dur, sudah muncul ketika ia masih belum jadi “apa-apa”, ketika ia masih menjadi salah satu kader NU (Nahdlatul Ulama). Ketika pembantaian terhadap ummat Islam di Tanjung Priok, 12 September 1984, Gus Dur muda justru menunjukkan keberpihakan- nya kepada Benny Moerdani (Panglima ABRI kala itu), dan menemani Beny ke berbagai pesantren, untuk meyakinkan para Kyai pesantren bahwa peristiwa Tanjung Priok bukanlah peristiwa pembantaian terha-dap ummat Islam, namun hanya kesalahan prosedur biasa.
Muslim Dibantai, Gus Dur Tak Berpihak
Karakter seperti itu terus hidup hingga kini. Ketika awal bencana pembantaian ummat Islam di Ambon pertama kali berlangsung, 19 Januari 1999, yang kemudian dikenal dengan istilah Idul Fitri Berdarah, ketika itu Gus Dur belum menjabat Presiden, ia sama sekali tidak menunjukkan simpati dan empatinya kepada korban, justru mencari-cari kambing hitam dengan menyebut-kan “Brigjen K” sebagai provokator, kemudian diralat-nya menjadi “Mayjen K” sebagai provokator bencana Ambon tersebut.
Ketika kasus pembantaian warga Muslim meledak akhir Desember 1999 lalu di Tobelo, Galela, Jailolo, Sahu dan Loloda (Pulau Halmahera Utara, Maluku Utara), dan menyebabkan ribuan nyawa orang-orang Islam melayang, Gus Dur sebagai Presiden RI justru mengatakan bahwa korban dari bencana itu cuma lima orang. Sebuah pernyataan yang sangat riskan dan tidak bertanggung jawab. Apalagi terbukti kemudian, Max Tamaela (Pangdam Pattimura, yang dijuluki sebagai algojo pembantai Muslim) akhirnya terpaksa mengakui, terdapat lebih dari tujuh ratus nyawa melayang dari bencana tersebut, dan hampir seluruhnya adalah ummat Islam.
Mengenai pembantaian Muslim di Halmahera Utara itu, ada sebuah informasi menarik yang dikemukakan oleh dudi-firmansyah@goplay.com, yang pernah dipublikasikan di milis Sabili edisi 17 Januari 2000, dengan judul: Pembantaian Muslim Di Galela
Pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh 7 kecamatan lain (komunitas Kristen) sudah dikhawatirkan oleh banyak tokoh dan orang Galela sendiri. Masalah ini sudah dilaporkan oleh masyarakat Galela kepada orang-orangnya di Jakarta, yang kemudian oleh Thamrin Amal Tomagola dilaporkan kepada Gus Dur.
Presiden Gus Dur pun kemudian langsung memanggil Suaidi Marasabessy guna mengatasi hal tersebut. Suaidi Marasabessy sempat heran juga pada mulanya, mengapa berita pengepungan itu tidak pernah sampai ke mabes TNI?. Mengapa laporan itu langsung masuk ke telinga Presiden, sementara mereka sebagai aparat TNI tidak pernah mendapat laporan.
Dari sini sudah jelas terlihat bahwa TNI sendiri kecolongan, tidak mendapat informasi yang cukup tentang pengepungan kecamatan Galela (komunitas Islam) oleh orang-orang Kristen di sekitarnya, karena Panglima di sana adalah Brigjen Max Tamaela.
Berhubung orang-orang Maluku itu khawatir terhadap penyerbuan itu, maka Suaidi Marasabessy langsung menyetujui pengiriman pasukan ke kecamatan Galela (tempat di mana komunitas Muslim sedang dikepung). Beberapa tokoh masyarakat yang menghadap Suaidi memperlihatkan sebuah peta Maluku-Halmahera, dan memberikan saran, bila hendak mengirim pasukan jangan didaratkan di Ternate, tetapi langsung saja ke Morotai. Karena perjalanan dari Morotai ke Galela hanya 1 jam (melalui udara), sedangkan bila dari Ternate memakan waktu 22 jam.
Kemudian Suaidi Marasabessy menghubungi Kodim di Tobelo agar menerima pasukan yang datang di Morotai dan hendaknya Dandim Tobelo melakukan koordinasi dengan Pangdam setempat. Kenyataannya pasukan tidak dipersilakan mendarat di Morotai tetapi mendarat di Ternate. Akibatnya perjalanan pasukan dari pelabuhan udara Ternate menuju Galela memakan waktu 22 jam. Padahal seharusnya hanya 1 jam, bila pasukan kiriman itu didaratkan di Morotai.
Dalam waktu 22 jam, sebelum tentara mendarat, terjadilah pembantaian besar-besaran di kecamatan Galela. Ini jelas skandal (pembantaian) luar biasa biadabnya yang dilakukan Brigjen Max Tamaela. Sebagai Pangdam, sebagai aparat TNI Max Tamaela sudah sangat berpihak kepada kalangan Kristen. Jelas sekali Max Tamaela dengan sadar dan kejam merencanakan pembantaian terhadap sekitar dua ribuan ummat Islam di kecamatan Galela (hanya) dalam satu malam.
Bagaimana sikap Gus Dur kemudian?. Ternyata hingga kini Max Tamaela, sang algojo itu masih tetap aktif di institusi TNI, dan tidak termasuk Pangdam yang diganti pada musim mutasi Pati TNI baru-baru ini. Konon, Max Tamaela dipertahankan berkat lobby Wapres Megawati kepada Gus Dur. Dan bisa dipastikan, Megawati juga telah dilobby oleh kalangan Kristen di Ambon, yang kesemuanya adalah aktivis PDI-P.
Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintahan Gus Dur dan Mega adalah bencana bagi ummat Islam, sebagaimana ditunjukkan melalui sikap dan ucapan mereka terhadap kasus Ambon. Ketika bencana pembantaian di Galela berlangsung, Wapres Megawati sedang berlibur ke Hongkong, bersama keluarganya, padahal oleh Presiden ia ditugaskan mengatasi kasus Ambon.
Ada informasi menarik yang menjelaskan alasan mengapa Mega dan keluarganya menjalankan liburan akhir tahun ke Hongkong. Menurut Gus Dur, wapres Megawati ke Hongkong bukan untuk merayakan ulang-tahun suaminya (Taufik Kiemas), bukan pula untuk menyongsong terbitnya matahari pertama tahun 2000. Tetapi untuk melakukan perjalanan bisnis.
Yang jelas, kepergian Mega ke Hongkong bersama Taufik Kiemas, beserta anak-anaknya, bukanlah dalam rangka mengadakan buka puasa bersama, shalat tarawih bersama, sahur bersama dengan masyarakat Muslim di sana, tetapi untuk menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha Hongkong.
Sialnya, atau untungnya, ketika Mega bersama suami dan anak-anaknya ke Hongkong, para pebisnis di sana sedang cuti akhir tahun, sekaligus cuti Natalan, sehingga urusan bisnis seperti disebutkan Gus Dur tidak terlaksana dengan semestinya. Akibatnya, Mega dan keluarganya pun “terpaksa” berlibur dan berbelanja sepuas-puasnya di Hongkong, sampai akhirnya Gus “Presiden” Dur memanggilnya pulang, karena adanya kasus Halmahera.
Kisah dibalik kisah “mengapa Mega ke Hongkong?” sebenarnya ada kaitannya dengan Tanri Abeng. Pada pemerintahan Habibie, Tanri Abeng telah menjual hak pengelolaan pelabuhan peti kemas di Jakarta kepada sebuah perusahaan milik keturunan Cina asal Hongkong. Pengusaha Hongkong tersebut yang telah mengetahui adanya penggantian kepemimpinan nasional di Indonesia, segera mendekati Taufik Kiemas, suami wapres Megawati, dalam rangka melanggengkan bisnisnya itu.
Sang pengusaha Cina Hongkong itu pun menjamu keluarga Megawati untuk merayakan tahun baru di Hongkong sepuas-puasnya, dan semewah-mewahnya. Sepulangnya dari sana Taufik Kiemas mendapat hadiah satu unit Toyota Landcruiser terbaru, yang nilainya di Indonesia mencapai harga Rp 900 juta, juga satu unit mobil Mercy tipe terbaru.
Begitulah mentalitas pejabat kita saat ini, yang nampaknya tidak jauh berbeda dengan para pejabat di zaman Orde Baru. Bahkan kini, Taufik Kiemas pun mempunyai hak opsi pengelolaan pelabuhan peti kemas tersebut. Hebat bukan?
Sementara rakyat di tanah air kelaparan, dan ribuan muslim di Galela (Halmahera) dibantai, Megawati dan keluarganya justru asyik berlibur ke Hongkong, memenuhi jamuan seorang pengusaha keturunan Cina, berbelanja sepuasnya, sambil merayakan ultah suaminya dan menyong-song tahun 2000 dengan acara yang mewah meriah.
Dan kalau toh akhirnya Wapres Megawati mempercepat liburan akhir tahunnya di Hongkong itu, setelah Presiden Gus Dur memanggilnya pulang, bukan berarti bencana yang menimpa ummat Islam agak sedikit terobati. Sebab, ketika Wapres Megawati mengunjungi Halmahera, yang ia datangi justru pengungsi non Islam bukan pengungsi dan korban dari kalangan Islam yang benar-benar menderita. Maka, bantuan sandang-pangan, obat-obatan, uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah dari Wapres Megawati pun dinikmati oleh pengungsi non Islam tadi, yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan korban dan pengungsi dari kalangan Islam.
Ambon Berdarah dan Anak Emas
Pada harian Republika edisi 29 Maret 2000 (23 Dzulhijjah 1420 H) Gus Dur mengeluarkan statemen politik yang diskriminatif dengan mengatakan, bahwa gejolak dan konflik di Maluku terjadi akibat pada era Soeharto kalangan Kristen diperlakukan tidak adil, sebaliknya masya-rakat Islam diperlakukan bagaikan anak emas.
Selengkapnya, pernyataan Gus Dur itu sebagai berikut: Gejolak Maluku terjadi, akibat Islam dianak-emaskan’. “Jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam era Soeharto pemerintah merekrut Muslim.”
Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali membuat pernyataan yang mengejutkan, kali ini tentang konflik Maluku. Di mata dia, konflik dan kerusuhan di wilayah Maluku berawal dari keti-dak-adilan pemerintah sebelumnya (era Soeharto) dalam memperlakukan umat Kristen.
“Masa sepuluh tahun ter-akhir pemerintah lalu, telah memberikan perlakukan istimewa sebagai anak emas (golden boy) bagi masyarakat Islam di Maluku,” katanya saat membuka seminar Internasional “ Mencari Bentuk Ideal Negara Indonesia Masa Depan”, di Istana Negara, Selasa (28/3). Kondisi itu, sambungnya, kemudian mengakibatkan kese-imbangan antara Kristen dan Islam terganggu.
Menurut Abdurrahman, jika dulu Belanda mengambil orang-orang Kristen untuk posisi militer dan pemerintahan, dalam sepuluh tahun terakhir era Soeharto, pemerintah merekrut Muslim sangat banyak dibanding Kristen. “Ini termasuk 38 posisi penting di provinsi tersebut, yang sebelumnya, posisi tersebut dibagi antara Muslim dan Kristen, kemudian diserahkan kepada Muslim semua. Ini lalu menjadikan pemeluk Kristen merasa sangat terganggu.”-
Ketika masyarakat Kristen memprotesnya, lanjut Abdurrahman, pemerintah lokal dan pusat memutuskan untuk melindas protes tersebut. Dan, akhirnya konflik jadi begitu besar. Dan karena militan Muslim yang diperlakukan sebagai golden boy (anak emas), maka me-nyerbulah mereka ke kampung Kristen, sehingga ekskalasi pun terjadi antara rnilitan Kristen dan Muslim.
Menurutnya, apa yang terjadi di Ambon, Maluku, dan Papua menunjukkan betapa aspirasi dari propinsi-propinsi tersebut tak tersalurkan. Sehingga, akhirnya merebak dalam bentuk protes massa. Solusi bagi masalah ini, kata Abdurrahman, pemerintah setempat harus banyak berkomunikasi dengan masyarakat luar tapi tetap menggunakan emosi lokal.
Pernyataan Gus Dur itu tak pelak mengundang sesal tokoh agama. Sekjen DDII Hussein Umar dan tokoh NU KH Ilyas Ruchiyat yang dimintai komentarnya soal pernyataan SARA Gus Dur itu, sama-sama menyayangkan karena pernyataan tersebut tidak didukung data akurat
“Kasus-kasus yang terjadi di Ambon karena sebab lain. Bukan karena dimanjakan. Apanya yang dimanjakan?” kata Ilyas ketika dihubungi di kediamannya. Menurut dia, ada yang kurang serasi dalam pergaulan, sehingga yang besar merasa unggul dan yang kecil merasa dipinggirkan. Akibatnya satu sama lain saling curiga.
Ilyas berpendapat selama ini perlakuan terhadap semua agama sama. Dia mengambil contoh di Departemen Agama di mana di situ dibentuk dirjen dari semua agama. “Hanya saja, mungkin karena umat Islam jumlahnya besar maka kegiatannya terlihat lebih banyak,” katanya.
Hingga saat ini, menurut KH Ilyas, kerukunan yang didambakan memang belum berhasil. Ini bukan berarti pemerintah tak pernah berusha. Karena, menurutnya, setiap pemerintahan selalu berupaya men-ciptakan keserasian hidup antar umat beragama. Dia berharap nantinya terjadi perubahan persepsi sehingga yang besar tidak merasa unggul dan yang minoritas tak merasa dipinggirkan.
Hussein sendiri selain menyesalkan, juga khawatir jika pernyataan Abdurrahman itu bisa membuat umat Islam marah dan kecewa. Dia menganggap pernyataan Gus Dur itu tidak akan menyelesaikan kasus tersebut. “Gus Dur terlalu menyederhanakan persoalan di Maluku. Padahal kasus sebenarnya tidaklah demikian,” tegas Hussein Umar.
Malah sebaliknya, menurut keterangan para tokoh Muslim Maluku yang datang ke Jakarta, selama ini umat Islam banyak menerima ketidakadilan. Banyak posisi yang tidak dibagi secara proporsional. “Dan umat Islam selama ini selalu dipinggirkan,” kata Hussein.
Seharusnya, kata Hussein, sebagai Kepala Negara, Gus Dur tidak perlu melontarkan pernyataan sensitif seperti itu. Karena dikhawatirkan dari pernyataan tersebut akan menimbulkan bias, dan membuat kemara-han bagi umat Islam. “Pernyataan Gus Dur ini bisa menimbulkan kekece-waan bagi umat Islam. Apalagi kondisi di Maluku sendiri belum aman, masih banyak peristiwa sporadis di beberapa lokasi,” papar Hussein Umar.
Komentar berbagai pihak pun bermunculan, antara lain dari Sekjen PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia), “…Dr. Pattiasina, menyang-kal pandangan yang menyatakan konflik di Maluku dipicu sikap pemerintah era Soeharto yang menganak-emaskan umat Islam. Menurut-nya, umat Islam justru mendapat perhatian Soeharto pada periode akhir pemerintahannya.” (Republika Kamis 30 Maret 2000).
Di majalah Forum Keadilan edisi 9 April 2000, Dicky Mailoa, Ketua Crisis Center PGI untuk masalah Maluku tidak menepis adanya penganak-emasan umat Islam pada dasawarsa terakhir era Soeharto, namun “…pada saat itu belum menghasilkan konflik, tapi hanya menghasilkan prakondisi yang tidak sehat.” Sedangkan Pendeta Arnold Nicolas Radjawane, anggota DPR asal Maluku, membantah adanya ketidak-puasan itu, “Tidak benar bahwa umat Kristen tidak puas, lalu marah dan berkonflik dengan saudara muslimnya.”
Di milis Sabili, Hasan Rasyidi berkomentar, bahwa pernyataan Gus Dur tidak hanya menyakitkan hati umat Islam, juga merupakan sebuah pernyataan yang tidak bermoral. Gus Dur Kambing Hitamkan Umat Islam Ambon, katanya.
Selanjutnya ia katakan:”Lagi-lagi Gus Dur membuat ulah. Kali ini dia mengatakan bahwa kerusuhan di Maluku terjadi karena umat Islam di Ambon dianak-emaskan.
Sosiolog UI, Ahmad Thamrin Tamagola membantah hal ini. Dia menganggap Gus Dur terlalu menyepelekan masalah. Sesungguhnya, pada zaman Belanda hingga awal pemerintahan Orba, umat Kristen yang dianak-emaskan. Mereka jadi pejabat-pejabat serta prajurit-prajurit militer. Toh dengan penganak emasan tersebut, umat Islam mampu bersikap sabar, karena mereka orang yang beradab.
Tapi begitu umat Islam yang disisihkan dari birokrasi dan militer, berwiraswasta dan menjadi makmur serta memperoleh pendidikan yang tinggi. Pada tahun 1980-an, setelah para sarjana Muslim pulang ke Ambon, maka barulah Muslim Ambon berhasil memperoleh posisi-posisi yang penting.
Nah, umat Kristen yang biasa dianak-emaskan ini begitu merasa ter-singkir, akhirnya marah dan membantai ribuan umat Islam. Inilah yang terjadi. Seandainya umat Kristen tidak biadab, tak mungkin pembantaian tersebut bisa terjadi.
Jadi statement Gus Dur itu benar-benar menyakitkan hati umat Islam. Umat Islam Ambon sudah dibantai, lalu disalahkan pula oleh Gus Dur. Benar-benar tidak bermoral.
Para komentator itu mungkin benar, bahwa pernyataan Gus Dur tentang akar masalah kasus Ambon-Maluku berupa dianak-emaskannya masyarakat Islam, merupakan pernyataan yang tidak bermoral, sebab pada kenyataannya kalangan Islam-lah yang selalu dirugikan.
Dalam buku “Ambon Bersimbah Darah” karya H. Hartono Ahmad Jaiz, sejarawan Ambon, Thamrin Ely mengatakan, “Orang Ambon yang Kristen mendapat perlakuan istimewa dari VOC dan pemerintah kolonial. Mereka menikmati pendidikan, belajar bahasa Melayu, dan akhirnya diperbolehkan memasuki jajaran administrasi…”
Thamrin Ely juga mencatat, “Gubernur Maluku yang pertama adalah seorang Kristen Protestan, Mr. Latuharhari. Begitu juga beberapa gubernur berikutnya. Banyak posisi kursi di pemerintahan sejak awal kemerdekaan dipegang warga Kristen. Umat Islam tidak memprotes.”
“Tapi saat dua gubernur terakhir, Akib Latuconsina dan Saleh Latuconsina, yang Muslim asli Maluku, memberi beberapa jabatan kursi kepada Muslim, dan itu pun masih belum representatif, kelompok Kristen tidak puas. Lantas mereka menghembuskan issu bahwa Islam menguasai lembaga pemerintahan…” demikian papar Thamrin Ely sebagaimana dikutip oleh H. Hartono Ahmad Jaiz.
Jadi, yang sebenarnya dijadikan anak emas (golden boy) bukanlah masyarakat Maluku yang Islam, tetapi masyarakat Maluku yang Kristen. Masyarakat Maluku Kristen ini sudah termanjakan oleh situasi sejak zaman kolonial Belanda, yang pada akhirnya tidak membuat mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang fair dan demokratis.
Masih dalam buku yang sama, Thamrin Ely mencontohkan, “Organisasi-organisasi Kristen, misalnya, protes saat Kolonel Junaidi Panegoro diusulkan oleh ABRI untuk duduk di kursi Walikota beberapa tahun lalu. Alasannya, tak sesuai dengan keadaan penduduk kota Ambon yang jumlah pemeluk Kristennya lebih besar. Maka Junaidi pun ditarik, dan naiklah Chritanasale, seorang Kristen. Umat Islam menerima, bahkan yang pertama memberikan dukungan adalah HMI Ambon.”
Tidak hanya menyangkut jabatan struktural di birokrasi pemerinta-han saja yang menjadi hajat Kristen Maluku, terhadap organisasi kepemu-daan pun Kristen Maluku sangat menunjukkan sikap sektarianistis yang pekat, sebagaimana dicontohkan Thamrin Ely, “…Orang Islam diam saja saat ketua dan sekretaris KNPI dipegang Kristen. Tapi ketika Muslim menduduki jabatan ketua, kalangan Kristen langsung protes, dan meminta pertimbangan kekuasaan. Begitu juga di Golkar. Sebaliknya, umat Islam tidak bereaksi apa-apa terhadap dominasi Kristen di Universitas Pattimura.”
Sejauh ini, tidak pernah terdengar suara protes dari Gus Dur, mana-kala umat Islam di Maluku didzalimi oleh masyarakat Maluku Kristen. Gus Dur hanya bersuara ketika masyarakat Kristen Maluku menghembus- kan adanya Islamisasi di tubuh pemerintahan daerah dan organisasi atau lembaga strategis lainnya.
Rustam Kastor, Brigjen TNI Purnawirawan kelahiran Ambon, dalam bukunya berjudul “Fakta, Data dan Analisa: Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-Maluku” menyimpulkan bahwa kasus Ambon-Maluku bukan sekedar konflik antar penduduk berbeda agama, namun ada hal-hal yang lebih substan-sial sebagai penyebabnya yaitu , “…konspirasi besar yang telah memanfa-atkan konflik Kristen-Islam yang telah berlangsung ratusan tahun untuk kepentingan politik Kristen di Indonesia dalam rangka merebut posisi yang lebih kuat setelah tergeser oleh kekuatan Islam dalam dasa warsa terakhir.”
Jadi, adanya ekskalasi kecemburuan masyarakat Kristen Ambon-Maluku terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku, hanyalah media penghantar terjadinya konflik. Potensi konflik itu memang ada dan sewaktu-waktu meletup, namun masih dalam batas konflik yang tidak berkepanjangan dan nyaris tidak terencana.
Sedangkan kasus Moslem Cleansing atau genocide yang terjadi sejak 19 Januari 1999 (Idul Fitri Berdarah), adalah peristiwa politik (kepentingan politik Kristen) yang memanfaatkan potensi konflik tadi. Dan diselenggara kan dengan seksama, sistematis serta terencana. Fakta-fakta yang dianalisis oleh Rustam Kastor menunjukkan hal itu.
Sejauh ini, potensi konflik Islam-Kristen di Ambon-Maluku berhasil diredam melalui konsep Pela-Gandong, yang berhasil menelurkan sebuah perdamaian semu. Karena konsep itu sendiri merupakan konsep rekayasa semata yang hanya menguntungkan pihak Kristen.
Ada sebuah pandangan mengenai konsep Pela-Gandong ini, yang dipublikasikan oleh Markus Kapalapica di milis [Indonesia-Views], 19 Januari 2000 sebagai berikut: Sebutan Pela Gandong yang dibangga-banggakan orang Maluku sebenarnya tidak benar adanya. Hubungan Pela Gandong yang terdapat pada orang Maluku sebenarnya hanyalah sebuah rekayasa Pemerintahan Belanda pada saat menjajah Indonesia dengan Maluku sebagai sasaran-nya karena rempah-rempah yang ingin dikuasai.
Ada kisah menarik mengenai hal ini: Awalnya kepulauan Maluku itu adalah sebuah jazirah yang penuh dan makmur dengan hasil alam yang berlimpah-ruah, dan berpenduduk mayoritas Muslim. Di saat Belan-da menjajah dan menggarap Maluku, kaum Muslim Maluku tidak bisa menerima kehadiran mereka sehingga timbul perlawanan bersenjata dari Raja-raja dan Sultan-sultan yang berada di Maluku, antara lain Raja Leihitu, Raja Leitimur, Sultan Tidore, Sultan Ternate, Sultan Khairun, Sultan Babullah dan lain-lain.
Karena adanya perlawanan yang sengit dari masyarakat Muslim Maluku, maka Belanda mulai melancarkan Politik “Devide et Impera” alias Politik Memecah Belah. Belanda masuk ke Maluku membawa tiga misi yaitu: Gold, Glory, dan Gospel.
Gold, adalah misi Belanda untuk mengeruk harta. Glory, untuk mendapatkan kemuliaan di mata masyarakat. Gospel, membawa misi Kristen dengan iming-iming materi sehingga masyarakat Maluku yang tadinya adalah mayoritas Muslim menjadi terpengaruh dan terpecah dua: Muslim dan non Muslim.
Pada setiap kampung di Maluku selalu terbagi menjadi dua komunitas yaitu komunitas Muslim dan non Muslim, dan itu adalah keberhasilan Belanda dalam politik Pecah Belahnya. Contoh, kampung Iha (Muslim) dan Ihamahu (non Muslim), awalnya kedua kampung ini adalah satu yaitu Iha, tetapi karena penduduk Iha yang membangkang maka mem-bentuk daerah baru yang disebut Ihamahu (Iha yang membangkang).
Karena sering terjadi perkelahian antara kampung Muslim dan non Muslim yang pro Belanda, maka agar dapat diterima di semua komunitas masyarakat Maluku, Belanda mulai membentuk persahabatan yang tidak bisa dipisahkan dengan saling membantu dan bergotong royong dengan membuat Pela Gandong.
Untuk memperluas daerah jajahannya, Belanda menggunakan masyarakat Maluku yang pro kepadanya untuk memperluas daerah kekuasaannya dengan jalan membentuk pela gandong dengan daerah baru yang Muslim. Demikianlah kisah Pela Gandong yang selalu di-bangga-banggakan, padahal hanyalah politik penjajah.
Jadi, kalau Gus Dur mengatakan bahwa pada dasawarsa terakhir era Soeharto terjadi penganak-emasan terhadap masyarakat Islam di Ambon-Maluku, dan dari situlah terjadi peristiwa berdarah yang berke-panjangan, Gus Dur sangat terkesan melantur. Kalau toh terjadi proses pengakomodasian terhadap masyarakat Islam Ambon-Maluku di posisi tertentu di dalam birokrasi dan sebagainya, itu semua tepatnya merupa-kan proses proporsionalisasi, sehingga masyarakat Islam di Ambon-Maluku tidak terus berada dalam posisi pecundang yang didzalimi. Apalagi kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Islam Ambon-Maluku yang selama masa kolonialisasi tertinggal di segala bidang, mulai menunjukkan jati dirinya. Sementara itu, Kristen Ambon-Maluku lebih cenderung merantau ke luar Maluku menjadi penyanyi, petinju, dan preman.
Sesungguhnya Gus Dur memang sudah sangat keterlaluan. Bila pada masa dasawarsa terakhir era Soeharto yang dinilainya menjadikan masyarakat Islam di Ambon-Maluku sebagai golden boy, mengapa Gus Dur seperti tidak mampu menilai masa suram dan kelam yang dialami masyarakat Islam di Ambon-Maluku sejak masa kolonialisasi hingga menjelang dasawarsa terakhir era Soeharto? Apalagi pada kenyataannya, Soeharto memang tidak pernah menganak-emaskan masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sebab yang terjadi adalah mekanisme biasa yang kerap terjadi di mana-mana, yaitu meningkatnya kualitas SDM masyarakat Islam di Ambon-Maluku, sehingga mereka mempunyai nilai tambah (melalui pendidikan) yang memungkinkannya memasuki birokrasi dan posisi strategis lainnya. Sejalan dengan itu, masyarakat Islam dari luar Ambon-Maluku berdatangan mengisi sektor perdagangan dan sebagai-nya yang kosong ‘ditinggalkan’ oleh masyarakat Kristen Ambon-Maluku.
Melalui pernyataan-pernyataannya selama ini, kita berkesimpulan bahwa Gus Dur tidak saja cenderung Asbun (asal bunyi), yaitu gemar melontarkan data yang sangat tidak akurat mengenai sesuatu hal, juga tidak mempunyai keberpihakan moral terhadap berbagai bencana yang menimpa ummat Islam. [swaramuslim.net]
