Syafi'i Ma'arifGerakan Islam di Indonesia yang berupaya menegakkan syariat Islam terus dianggap sebagai ancaman oleh kelompok Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme). Propaganda untuk menyudutkan umat Islam pun terus disuarakan. Salah satunya oleh Syafi’i Ma’arif, tokoh Muhammadiyah yang getol menolak formalisasi syariat Islam.
Ketakutan kelompok liberal akan bahaya menguatnya kekuatan Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi masa depan pluralisme di Indonesia terus disuarakan. Salah satu kelompok yang getol menyuarakan pluralisme adalah Paramadina, lembaga yang didirikan oleh mendiang Nurcholis Madjid.Dalam sebuah acara “Nurcholis Madjid Memorial Lecture III” yang diselenggarakan di Universitas Paramadina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/10), Paramadina mengundang Ahmad Syafi’i Ma’arif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, untuk menyampaikan orasi ilmiah bertajuk “Politik Identitas dan Masa Depan Plularisme di Indonesia.”
Dalam orasinya, Syafi’i Ma’arif yang dikenal dekat dengan kalangan liberal menyinggung soal gerakan-gerakan Islam seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbuttahrir Indonesia (HTI) yang kerap mengampanyekan penegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Syafi’i menilai, sikap MMI yang menyatakan bahwa penolakan syariat Islam secara konsititusional termasuk kategori kafir, fasik, dan zalim, adalah pernyataan yang berbahaya bagi pluralisme.”Kalau beragama secara hitam putih, mungkin lebih baik jadi atheis,” tegasnya.
Terhadap FPI, Syafi’i dalam orasi tertulisnya mengatakan, jika benar ada oknum tentara yang memberikan bantuan dana dan latihan militer, maka menurutnya,”oknum militer sedang main api yang dapat membakar Indonesia untuk jangka panjang, sekiranya kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama, seperti yang dilakukan atas gereja, Ahmadiyah, dan lain-lain.” Syafi’i adalah orang yang pernah menjuluki FPI sebagai preman berjubah.
Sementara HTI, meski diembeli dengan kata Indonesia di belakangnya, organisasi ini menurut Syafi’i jelas bercorak trans-nasional yang berkeyakinan bahwa bangunan negara-negara bangsa harus dilebur.”Bukankah angan-angan semacam ini tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan,” tanyanya. Syafi’i menilai, kampanye soal khilafah yang disampaikan HTI menutup mata dari praktik busuk “kekhilafahan” yang dipaksakan dalam berbagai periode sejarah Islam. Syafi’i dengan tegas menyatakan, angan-angan soal khilafah yang disuarakan HTI akan menciptakan sebuah “imprealisme agama” pada skala global.
Dengan nada menyindir, organisasi-organisasi seperti MMI dan HTI yang menolak demokrasi dan tidak mau mengikuti pemilu, kata Syafi’i bukan semata-mata karena mereka menolak pemilu. “Sebab, kalau mereka ikut pemilu, siapa yang mau memilih mereka,” sindirnya, disambut tawa hadirin yang memenuhi gedung aula Nurcholis Madjid.
Selain gerakan Islam di atas, Syafi’i yang juga tercatat sebagai anggota dari “Trilateral Commission” sebuah lembaga yang berada di bawah kendali Zionis, menyinggung soal politik identitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bagi Syafi’i, meski dalam dokumen resminya PKS mengatakan tidak menolak demokrasi, pluralisme, dan nasionalisme Indonesia, namun hal itu harus dibuktikan. “Apakah penerimaan ini sebagai siasat politik sementara atau memang PKS telah menyesuaikan perjuangannya dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia?. Jawabannya tidak mungkin diberikan sekarang, kita harus menunggu sampai suatu ketika sekiranya PKS pegang kekuasaan dan telah membesar,” kata Syafi’i.
Dalam konteks global, Syafi’i juga menyoroti diaspora Muslim secara besar-besaran di beberapa negara Eropa. Dalam pandangan Syafi’i mereka yang berdiaspora ke negara-negara Eropa adalah mereka yang tidak mendapat tempat yang layak di negaranya. Persoalannya, diaspora mereka juga diiringi dengan upaya Islamisasi yang akhirnya akan menimbulkan benturan. ”Orang-orang yang berdiaspora ke Eropa berupaya mengislamkan Eropa dengan dakwah, sehingga mengalami benturan dengan pluralisme, demokrasi, gender, dan lain-lain,” tukasnya. Syafi’i menyarankan, harusnya mereka bukan “mengislamkan Eropa” tetapi “mengeropakan Islam” sehingga Islam harus beradaptasi dengan pluralisme dan lain-lain.
Dalam beberapa tahun terakhir, Syafi’i Ma’arif memang dikenal sebagai orang yang berada di dalam gerbong para penolak formalisasi syariat Islam. Dalam diskusi yang banyak dihadiri para aktivis liberal itu, Syafi’i dengan kalimat nyinyir mengatakan, “Kalau kita ingin melaksanakan syariat Islam secara utuh itu akan sulit hidup dimana saja. Harusnya kita pakai saja ayat fattaqullah mastatha’tum, bertakwalah kepada Allah semampumu,”ucapnya.
Syafi’i menceritakan, dulu pada tahun 70-an sebelum dirinya berangkat ke Chicago, Amerika Serikat, dirinya adalah orang yang sangat anti-terhadap Pancasila. “Tetapi setelah di cuci-otak oleh Fazlur Rahman (Profesor di Chicago, red) saya berubah,” ujarnya sambil terkekeh. Syafi’i mengaku dirinya sedih melihat kondisi bangsa ini, dimana pemerintah tidak serius dalam mengelola negara. Di tambah lagi, ia juga sedih melihat kelakuan umat Islam yang anti terhadap Pluralisme dan berupaya memaksakan kehendak terhadap minoritas.”Kalau tidak sedikit paham Al-Qur’an, mungkin saya malas jadi orang Islam,” kata Syafi’i, diiringi tawa riuh hadirin.
Beberapa waktu lalu, Syafi’i juga membuat heboh dengan memberi kata pengantar dalam buku “Ilusi Negara Islam Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia”. Buku tersebut cukup kontroversial, karena memberikan propaganda negatif terhadap kelompok Islam seperti HTI, MMI, dan PKS. Selain itu, buku ini juga lebih kental beraroma adu-domba ketimbang sebuah penelitian ilmiah.
Dalam prolog buku itu, Syafi’i Ma’arif menyebut golongan fundamentalis yang ingin menegakkan syariat Islam sebagai kelompok “miskin peta sosiologis Indonesia” sehingga mengambil jalan pintas untuk memperoleh keadilan dengan memaksa berlakunya syariat Islam. “Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah). Dibayangkan dengan pelaksanaan syariah ini, Tuhan akan meridhai Indonesia,” sindirnya.
Orasi ilmiah Syafi’i di Paramadina pada Rabu malam lalu juga bertambah semarak dengan kehadirian pentolan Jaringan Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla. Ulil yang saat ini getol mengampanyekan dirinya untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada muktamar NU mendatang, mengatakan,”ketika umat Islam menjadi mayoritas, maka politik identitas menjadi bahaya. Jika mereka (Islam, red) minoritas, maka politik identitas akan lebih defensif agar tidak melebur dengan mayoritas,” terang Ulil yang rela mengambil cuti kuliah di Harvard University, AS, demi mencalonkan diri sebagai ketua umum PBNU.
Dalam kesempatan itu, dengan gaya santai Ulil menepis tudingan bahwa dirinya anti-syariat Islam.”Saya tidak anti syariat Islam, tetapi saya anti syariat Islam yang dipaksakan kepada pemeluk-pemeluknya, seperti yang dilakukan MMI di Indonesia dan Taliban di Afghanistan,”tegasnya. Bagi orang yang cerdas, pernyataan Ulil ini terkesan aneh dan mendua. Sebab, apa bedanya anti-syariat Islam dengan menolak syariat Islam yang dipaksakan?
Jika para pengasong paham Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme) selalu berkampanye menyudutkan gerakan Islam dengan tudingan akan mengancam keberadaan NKRI dan menghancurkan Pluralisme, maka di saat yang sama umat Islam juga harus melakukan kampanye serupa bahwa Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme, adalah racun yang bisa menenggelamkan bangsa ini dalam kubangan azab dan kehancuran. (voa-Islam).
Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya (orang-orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yahudi dan Nasrani). [QS. al-Ma’idah:52]
*****
